Tanahdatar – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tanah Datar melalui juru bicara Zulhadi, M.Pd, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar.
Fraksi PPP memahami tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Fraksi mendorong agar Pemda Tanah Datar lebih efisien dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru serta menata prioritas belanja publik agar pembangunan tetap berjalan optimal tanpa menurunkan kualitas layanan masyarakat.
PPP juga mempertanyakan target capaian RPJMD dan program unggulan tahun 2026, serta kejelasan alokasi hibah senilai lebih dari Rp8 miliar, termasuk lembaga penerimanya dan dasar pertimbangan pemberian dana tersebut.
Fraksi turut menyoroti program penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan SDM, dan meminta penjelasan program serta OPD pelaksananya.
Selain itu, Fraksi PPP menanyakan progres perbaikan jembatan yang rusak akibat galodo (banjir bandang) serta tindak lanjut penyelesaian tapal batas Tanah Datar dengan Riau dan Kabupaten Solok. Zulhadi menegaskan, APBD 2026 harus menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
> “Kami ingin APBD tidak hanya sekadar dokumen fiskal, tapi benar-benar menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat Tanah Datar,” tegas Zulhadi. (Mdtk)
