Tanah Datar – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tanah Datar melalui juru bicaranya, Survi Hendri, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar rabu
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang menekankan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta fokus pada percepatan investasi dan peningkatan daya saing ekonomi.
“Langkah ini strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” ujar Surva Hutri
Fraksi Gerindra mendukung penguatan belanja wajib di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan catatan pelaksanaannya harus efektif, transparan, dan tepat sasaran. Selain itu, Fraksi mendorong pertumbuhan belanja modal yang produktif, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar.
Gerindra juga menilai penting penerapan transfer ke daerah berbasis kinerja serta percepatan reformasi tata kelola investasi dan digitalisasi keuangan daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan efisien.
Fraksi mengapresiasi kebijakan hilirisasi produk pertanian dan pengembangan perikanan budidaya, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal serta kesejahteraan petani dan nelayan.
Selain itu, Fraksi menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kewirausahaan mikro agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berbasis potensi lokal.
Fraksi juga menyoroti tiga masalah utama pendapatan daerah, yakni tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan belum optimalnya sistem pemutakhiran data pendapatan. Fraksi meminta langkah konkret Pemda untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Fraksi Gerindra berkomitmen mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat dan mendorong kemandirian fiskal daerah,” tutup Surva Hutri.(mdtk)