PADANG PANJANG,–Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengakui Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang Panjang diharapkan belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya pedagang di Pasar Pusat.
Hal itu disampaikan bersama unsur rapat bersama Kajari Padang Panjang, Adhi Setyo Prabowo, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi secara virtual, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (29/1/2026).
Wali Kota, Hendri Arnis menegaskan, amanat program MBG sejatinya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga harus mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah tempat program tersebut dijalankan.
Karena itu, menurutnya, belanja bahan pangan seharusnya dilakukan di Padang Panjang, bukan dari luar daerah.
“Kalau belanjanya di sini, ekonomi kita hidup. Harus ada pembatasan dan pengaturan yang jelas. Ini perlu regulasi,” tegasnya
Wako Hendri menilai, sejauh ini pelaksanaan MBG belum memberikan efek signifikan terhadap pedagang pasar. Kondisi tersebut harus segera dibenahi agar tujuan program tidak melenceng dari semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.
Wakil Wali, Allex Saputra, menyampaikan adanya keluhan masyarakat terkait kualitas sajian MBG, di antaranya temuan buah yang tidak layak konsumsi. Hal ini menjadi perhatian serius agar standar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.
Dukungan terhadap langkah Wali Kota juga disampaikan Kapolres, AKBP Wisnu Hadi. Ia menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya mengambil bahan pangan dari pedagang lokal.
“Ini penting untuk mendukung perputaran ekonomi UMKM dan pedagang kecil di Padang Panjang,” ujarnya.
Ketua DPRD, Imbral menyatakan dukungannya terhadap penguatan regulasi agar penyelenggaraan MBG benar-benar berpihak kepada masyarakat daerah.(rel/m.akmal)
