Tanahdatar–Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat Maswar Dedi AP, Msi mengakui Sumatera barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki berapa potensi sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektiv dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar Negeri.
Hal itu diungkapkan Maswar Dedi AP, Msi waktu membuka sosialisasi dan workshop sistim informasi potensi dan peluang investasi (SIPOPEI) sumatera Barat dan dihadiri oleh 60 peserta dari DPMPTSP 19 kab/ kota se Sumatera Barat, di Hotel Emersia batusangkar
Pemerintah daerah perlu mengembangkan kreativitas dalam menyiapkan data dan dokumen peluang investasi dan mempromosikan potensi potensi yang ada didaerah masing masing sehingga daerah mampu membuat prioritas pengembangan investasi didaerahnya
untuk tetap menjamin pencapaian target investasi disumatera barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Sumatera Barat atau perangkat daerah Propinsi/Kabupaten/kota harus berusaha memberikan informasi dan mempromosikan peluang peluang usaha serta potensi investasi yang ada di Propinsi melalui kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dengan Dinas Kominfo membuat satu aplikasi sistim informasi potensi dan peluang investasi (SIPOPEI)
Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota sebagai operator yang memasukan data data potensi dan peluang Investasi yang ada pada Kabupaten/Kota serta divalidasi oleh DMPPTSP Propinsi
Aplikasi sistim informasi potensi dan peluang investasi (SIPOPEI)bertujuan memberikan kemudahan bagi investor asing maupun investor dalam Negeri untuk mendapatkan data data potensi dan peluang investasi yang lengkap serta terintegrasi di Sumbar bisa berkembang lebih pesat lagi.
Namun disisi lain ujar Maswar Dedi, kita tidak menutup mata atas permasalahan yang masih menghadang langkah investor untuk berinvestasi mulai dari kendala pembebasan lahan,kurang diterimanya investor oleh masyarakat hingga masalah perizinan,harus diakui sebagai kendala yang mesti dicari permasalahanya.
Kita sebagai unsur pemerintah harus mampu memberikan pemahaman pada masyarakat agar lebih terbuka dengan investor,kemudian saat terjadi investasi, masyarakat juga tidak boleh dirugikan dengan keberadaan investor dan tugas kita bersamalah sebagai pemerintah untuk mensinergikan semua itu agar berjalan sesuai yang kita harapkan dan melalui sosialisasi di harapkan kepada peserta untuk mengikutinya dan melaksanakan amanah ini didaerah kita sebaik baiknya.(mdtk)
