Padangpanjang, — Padang Panjang Raih lagi opini Wajar Tanpa Terkecuali (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Penghargaan itu disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 yang bertemakan “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama hadapi Pandemi”, secara virtual, Selasa
Rakernas dihadiri secara virtual Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dr. Winarno, ME, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Yetti Syofyarni, ME, Kepala Sub Bidang Akuntansi, Deni Murivia, SE.
Kemenkeu Apresiasi Penerima WTP
Rakernas diselenggarakan dengan harapan pengelolaan keuangan negara khususnya dalam penanganan pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjadi. Di mana salah satu indikatornya adalah diperolehnya opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah.
Pemko Padang Panjang salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat menerima Opini WTP lima kali berturut-turut dari 17 instansi yang menerima. Penghargaan langsung disampaikan saat acara puncak rakernas yang dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc, Ph.D.
” Tahun 2020 itu tahun yang sangat tidak mudah. Ujian luar bisa yang kita hadapi tahun ini dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan kita sangat berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang terus tekun dalam menangani Covid-19. Dan saya memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menerima penghargaan opini WTP baik 5 kali berturut-turut, 10 kali dan 15 kali,”
Dalam acara puncak rakernas ini juga digelar launching buku “Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020”. Sebuah buku yang merangkum langkah dan upaya pemerintah RI dalam merumuskan, melaksanakan dan juga mengawal segenap langkah dalam penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi pada tahun 2020. Guna memastikan kredibitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah yang salah satunya terwujud dalam kualitas pelaporan keuangan tahun 2020. (M.Akmal)
