Fraksi Partai Nasdem DPRD Tanah Datar : Perlu Dibentuk Pusat Rehabilitasi Sosial Berbasis Nagari

Fraksi Partai Nasdem DPRD Tanah Datar : Perlu Dibentuk Pusat Rehabilitasi Sosial Berbasis Nagari

Tanahdatar,—Fraksi Partai Nasdem Sangat Mengapresiasi.Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Oleh Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Datar Yang Tidak Henti-Hentinya Melakukan Upaya Pencegahan Dan  Penindakan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Tanah Datar.

Apresiasi itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem Tanahdatar Novianto, Namun,  Pencegahan, Penindakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
Haruslah Menjadi Komitmen Bersama

Sehingga Fraksi Partai Nasdem
Menyatakan Dukungannya Bagi Pemerintah Untuk Ikut Serta Dan Bersama.Sama Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar Yang Sama-Sama
Kita Cintai.

Akan Tetapi  Ranperda Ini Masih Terlalu Administratif Dan Belum Menyentuh Akar
Masalah Dimasyarakat Dimana Sebagai Luhak Nan Tuo Sudah Sepatutnya Peran Dari Unsur Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari Dan Bprn Serta Pemuda Harus Dilibatkan Dalam Pemberantasan Narkotika Ini Secara Proporsional Dan Berkesinambungan.

Fraksi Partai Nasdem Melihat Dari Beberapa Pasal Yang Harusnya.Diperjelas Dan Diperbaiki Antara Lain:  Pasal 5 Huruf B
“Memfasilitasi Rehabilitasi Medis Dan/Atau Pascarehabilitasi Bagi Pecandu.”
Catatan: Ketentuan Ini Belum Mengatur Secara Jelas Mengenai Bentuk
Fasilitasi, Pelaksana Rehabilitasi Dan/Atau Pendaan Rehabilitasi.

“Pemerintah Daerah Wajib Membentuk Pusat Rehabilitasi Sosial Berbasis Nagari Yang Bekerja Sama Dengan Lembaga
Keagamaan Dan Masyarakat Sipil Paling Lambat 2 Tahun Sejak Ranperda Ini Disahkan.”

“Pelibatan Dan Kerja Sama Dengan Kerapatan Adat Nagari, Niniak Mamak,
Alim Ulama, Dan Cadiak Pandai.”
Ketentuan Ini Perlu Dipertegas Mengenai Hak Dan Kewajiban Lembaga Unsur Di Nagari Serta Masih Belum Disertakan Unsur Pemuda

Selanjutnya Fraksi Nasdem Mempertanyakan Beberapa Hal Terkait
Ranperda Ini Di Antaranya : Mengapa Ranperda Ini Belum Mengatur Secara Detail Mekanisme Rehabilitasi Sosial Di Tingkat Nagari Dan Sekolah Bagaimana Jaminan Keberlanjutan Anggaran Dan Koordinasi

Kemudian Ranperda Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Gdpk)
2025–2045 Fraksi Partai Nasdem Meyakini Bahwa Masa Depan Yang Baik Haruslah
Terbentuk Dari Sebuah Perencanaan Yang Matang Tentang Pembangunan
Kependudukan Itu Sendiri.

Sehingga  Ranperda Ini Sangat Strategis Untuk Menata Arah Kependudukan Jangka Panjang. Namun perlu  Keterpaduan Perencanaan Antar Dokumen. Pembangunan, Minim Indikator Terukur, Kurang Mengantisipasi Dinamika Bonus Demografi Serta Ketimpangan Antar Kecamatan.

KarenaDinamika Kependudukan Tanah Datar Hari Ini Menunjukkan Peluang Besar Sekaligus Tantangan Serius, Terutama Dengan Hadirnya Bonus Demografi — Di Mana Proporsi Penduduk Usia Produktif Meningkat Signifikan.

Momentum Ini Menuntut Kebijakan Yang Tidak Hanya Reaktif, Tetapi Juga Kreatif Dan Berkelanjutan Dalam Menciptakan Ekosistem Kerja Yang Produktif Bagi Generasi Muda.

Kemudian Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Kla) Fraksi Partai Nasdem Memandang Bahwa Berbicara Anak Bukan Hanya
Berbicara Tentang Masa Kini Saja.

Tetapi Berbicara Mengenai Masa Depan
Sehingga Penyusunan Ranperda Haruslah Komprehensif Dan Harus Didasari Kesadaran Dan Kesungguhan Kita Dalam Menyiapkan Masa Depan Kabupaten Tanah Datar Yang Lebih Baik.

Ranperda Ini Adalah Langkah Besar Menuju Kabupaten Ramah Anak,.Namun Masih Perlu Penyempurnaan Agar. Implementasinya Nyata Dan Berkeadilan.

Fraksi Nasdem Masih Menemukan Ketidaksungguhan Pemerintah Dalam
Merancang Ranperda Ini Dengan Masih Ditemukan:. Tidak Adanya Perlindungan Bagi Guru Sebagai Pendidik Utama
Anak, Belum Ada Mekanisme Evaluasi Independen Gugus Tugas Kla  Kurangnya Integrasi Dengan Program Perlindungan Perempuan Dan Keluarga.

SelanjutnyaFraksi Partai Nasdem Memandang Bahwa Arah Kebijakan Daerah
Harus Berpihak Kepada Rakyat, Tanpa Kehilangan Roh Keadilan Dan Nilai
Kemanusiaan.

Kami Akan Mendukung Setiap Regulasi Yang Memuliakan Rakyat, Dan Menolak
Setiap Rancangan Yang Mengabaikan Nurani Publik. Sebab Bagi Kami, Politik
Bukan Sekadar Instrumen Kekuasaan, Tetapi Jalan Pengabdian Yang Berakar
Pada Keadilan Dan Keberpihakan Terhadap Kebenaran. (Mdtk)