Tanahdatar,—Fraksi PKS menyatakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang menyasar generasi muda, bahkan sampai ke pelosok nagari.
Oleh karena itu, penanggulangan narkoba harus dilaksanakan secara serius, komprehensif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Karena itulah Fraksi Partai Keadilan melalu juru bicaranya Jamal Ismail meminta perlunya Pendirian Rumah Rehabilitasi Terpadu dan mendesak agar Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas rehabilitasi yang layak, aman, dan terjangkau, melibatkan tenaga medis, psikolog, ulama, dan tokoh adat dalam proses pemulihan, serta menyediakan skema pemulihan berbasis keluarga dan komunitas.
Pencegahan Terintegrasi dari Hulu ke Hilir:
Pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Oleh karena itu, kami mendorong edukasi narkoba sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan nagari. Pemberdayaan karang taruna, tokoh pemuda, dan komunitas masjid dalam kegiatan positif seperti pelatihan seni, olahraga, dan bakat keagamaan sebagai sarana ekspresi anak muda perlu diperkuat.
Kemudian Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan terhadap pengedar dan bandar narkoba secara tanpa kompromi, namun tetap mendorong pendekatan humanis bagi korban penyalahgunaan.
Reintegrasi Sosial bagi Mantan Pecandu:
Kami mendorong agar pecandu yang telah menjalani rehabilitasi difasilitasi untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan akses ekonomi agar mereka kembali produktif dan tidak kembali ke lingkaran gelap narkoba.
Fraksi PKS menekankan pentingnya Grand Design Kependudukan sebagai kerangka strategis jangka panjang yang terukur, adaptif, dan inklusif.
Kami mendorong agar pembangunan keluarga berkualitas menjadi fokus utama, termasuk upaya penguatan fungsi keluarga sebagai tempat pembentukan karakter dan nilai.
Penataan persebaran penduduk dan mobilitas harus mempertimbangkan potensi wilayah serta dukungan infrastruktur agar tidak terjadi penumpukan penduduk di wilayah tertentu.
Pengembangan sistem informasi data kependudukan yang valid, terintegrasi, dan mutakhir harus dijadikan prioritas agar perencanaan berbasis data benar-benar efektif.
Kami menanyakan tentang sumber pendanaan dan alokasi anggaran yang disiapkan untuk implementasi ketiga Ranperda ini, agar tidak hanya menjadi dokumen strategis tanpa pelaksanaan konkret.
Pembangunan SDM berbasis nilai dan budaya lokal dan Kami menekankan bahwa pembangunan kependudukan tidak sekadar aspek kuantitatif, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan karakter.
Dalam konteks Minangkabau, revitalisasi peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai harus diperkuat dalam pembinaan generasi muda, penyelesaian konflik sosial, dan pembangunan moral masyarakat.
Fraksi PKS siap mendukung dan berkolaborasi dalam program-program berbasis keluarga, baik dari sisi konsep maupun implementasi, yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan ketahanan
Kemudian Fraksi PKS mendukung penuh visi menjadikan Tanah Datar sebagai Kabupaten Layak Anak, yang merupakan amanat nasional dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.(mdtk)
