Padang Panjang—-Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang diwakili Puji Hastuti, A.Md, minta kepada Walikota Padang Panjang untuk melakukan proses validasi batas wilayah Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Hal itu disampaikan Puji Hastuti dalam pandangan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, di Gedung DPRD,
“Selain itu, dalam proses penerimaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 agar lebih jelas dalam pengambilan kebijakan tentang aturan yang berlaku. Sehingga tidak menyulitkan buat masyarakat. Agar kasus seperti tahun lalu tidak terjadi
Sebelumnya Zulfikri, SE Datuak Gindo Malano yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional dalam kesempatan itu, mengucapkan selamat dan sukses atas kerja dan kinerja wali kota beserta segenap Organisasi Perangkat Daerah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
“Semoga prestasi ini berdampak positif dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan pelaksanaan APBD sejatinya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan setiap tahunnya. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien, transparan dan dapat dikontrol publik,”i.
Sementara Fraksi Golongan Karya yang diwakili Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah bekerja sama dengan baik dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan sehingga Pemko dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) lima kali berturut-turut.
“Semoga opini dari BPK RI ini menjadi pemicu semangat buat kita agar secara transparan dan akuntabel dari penggunaan dana dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kami berharap WTP yang diperoleh tahun ini dapat bertahan untuk tahun berikutnya,” ujar Yovan.
fraksi Gerindra-PKS yang diwakili Yudha Prasetia juga memberi apresiasi terkait realisasi PAD tahun anggaran 2020 yang di anggarkan sebesar Rp 67.181.021.098,66 dapat direalisasikan sebesar Rp. 79.428.802.696,06 atau 118,23%.
“Kami Fraksi Gerindra-PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah kota yang telah berhasil menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan telah mengoptimalkan potensi kota. Harapan kami, hasil-hasil seperti ini dapat dipertahankan ke depannya”, ungkap Yudha.
Sedangkan untuk target pendapatan daerah, Drs. Aditiawarman yang mewakili Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya menyampaikan, untuk Tahun Anggaran 2020 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 546.345.635.456,66 dapat direalisasikan sebesar Rp.547.774.902.696,06 atau sebesar 100,26 %.
“Dalam pencapaiannya memang telah melebihi target yg telah ditetapkan. Untuk itu kami dari Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya memberikan apresiasi atas kinerja Pemko dalam merealisasikan targetnya. Namun untuk ke depannya, tentu harus ditingkatkan lagi
Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan maupun kritikan dari anggota DPRD.
V“Masukan dari anggota legislatif tentunya menjadi acuan bagi kami dalam menyelenggarakan pemerintahan. Insyaa Allah ke depannya, masukan dari anggota legislatif serta target-target yang belum tercapai, menjadi PR yang harus kami tuntaskan ke depannya,(M.Akmal)
