JAKARTA, –Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, bersama Wakil Wali Kota, Allex Saputra lakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (21/4/2025)
Dalam kunjungan itu ikut mendampingi Pj Sekretaris Daerah, Winarno, Asisten II, Ewasoska, Plt. Asisten I, Nofiyanti, Sekretaris Dewan, Wita Dewi Susanti, Kepala Dinas PU, Widya Kusuma, Kepala Bappeda, Argus Saadah serta pihak terkait lainnya.
Rombongan diterima Kepala Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1, Rahmah Julianti beserta jajaran yang membidangi tata ruang daerah.
Dalam pertemuan ini, Wako Hendri menegaskan pentingnya percepatan proses substansi RTRW sebagai dasar pengembangan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.
“RTRW ini adalah acuan penting dalam mendukung pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan visi-misi pemerintahan kami dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” ujar Hendri.
Usai berdiskusi dengan jajaran Direktorat itu, Wako Hendri meminta dinas terkait untuk melakukan kajian SKL Pola Ruang termasuk koordinasi dan sinkronisasi dengan RTRW Provinsi.
“RTRW ini adalah fondasi utama dalam pembangunan Padang Panjang. Dengan adanya kepastian tata ruang, kita dapat merencanakan pembangunan secara tepat sasaran, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,”
Wawako Allex Saputra menambahkan, kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota dalam menyelesaikan proses perencanaan tata ruang sesuai dengan arahan dan regulasi Pemerintah Pusat.
“Kami memastikan semua tahapan berjalan sesuai mekanisme dan mendapat pendampingan dari Kementerian,” jelasnya.
Wawako Allex menambahkan, dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN, sangat diharapkan agar proses penetapan RTRW dapat segera rampung.
Sementara Rahmah Julianti menyambut positif langkah proaktif dari Pemko Padang Panjang dan siap memberikan dukungan teknis dalam percepatan substansi RTRW tersebut.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan proses penetapan RTRW Padang Panjang dapat segera rampung dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan ke depan, baik dari aspek infrastruktur, pemanfaatan ruang, hingga investasi.(rel/m.akmal)
