Tanah Datar, – Tim Advokasi dan Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian – Donny Karsont nomor urut 01, Muhammad Afdal S.H Laporkan 7 (tujuh) dugaan pelanggaran pada masa Kampanye Pilkada 2024 ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Rabu (9/10/2024) sore.
Hal itu dibenarkan Afdhal SH selaku Tim Tim Advokasi dan Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian – Donny Karsont seusai melaporkan Dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu Tanah Datar
“Salah satu dugaan pelanggaran yaitu tentang netralitas ASN dan juga tentang netralitas beberapa Wali Nagari dan perangkat, yang berkaitan dengan keberpihakan terhadap Paslon nomor urut 02 Eka – Fadly,”
Karena kami meminta kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang dilaporkan, dan dibahas bersama GAKKUMDU (penegakkan hukum terpadu). “Mengenai bukti-bukti dan saksi sudah kami lengkapi, kami akan menunggu proses selanjutnya dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, semoga penyelenggara Pilkada netral dan objektif,”
Ketua Bawaslu Tanah Datar Andre Azki mengakui benar kita menerima 7 laporan pengaduan dari Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Richi-Donny. Sedangkan sebelumnya, Bawaslu Tanah Datar juga menerima 2 laporan dari Paslon 02.
“Dari laporan yang kami terima akan dilakukan kajian awal sesuai aturan dan mekanisme undang-undang selama 2 hari kalender, untuk menetukan titik pelanggaran dan jika ada kekurangan kelengkapan, akan kami beritahukan untuk dilengkapi juga selama 2 hari kalender,” ulas Andre.
Jika dalam kajian materialnya nanti memenuhi unsur pelanggaran sesuai undang-undang, yang terbagi 3 jenis yaitu, pelanggaran Administrasi, pelanggaran Pidana dan pelanggaran Kode Etik dan jika memenuhi unsur Pidana, maka akan dilakukan pembahasan dan diproses dengan GAKKUMDU.
Ketua Bawaslu Andre juga mengimbau, kita baru saja mengadakan Deklarasi Kampanye Damai, dengan slogan Pilkada Bermartabat. “Tanah Datar selama ini adalah Kabupaten yang sangat damai, karena itu kita meminta semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku (mdtk)
