Tanahdatar, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM minta kepada peserta Sosialisasi pertanian mendata ini secara tepat dan benar karena sensus ini langkah strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak
Hal itu disampaikan Bupati waktu membuka acara sosialisasi sensus pertanian tahun 2023, di Ballroom, Emesia Hotel and Resort, Batusangkar
Pembukaan tersebut juga dihadiri
Kepala BPS Tanah Datar Chardiman, SST, MM, Ketua KTNA Tanah Datar Dekminil, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani, SP, M.Si, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Tanah Datar, Drs. Suhermen, Kabid Statistik Dinas Kominfo Tanah Datar Ardiwan, SE, Camat se Tanah Datar dan Tamu undangan lainnya.
Sub Bagian Umum BPS Tanah Datar Arieswaty, S.ST dalam laporannya mengatakan sensus pertanian bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kegiatan tersebut, sehingga penyebaran informasi terkait data pertanian tersampaikan secara menyeluruh.
“Sensus pertanian akan memberikan gambaran secara komprehensif, terkait kondisi pertanian baik diwilayah terkecil,”
Bupati Eka Putra mengatakan sensus pertanian 2023, digagas Badan Pusat Statistik (BPS) adalah agenda sepuluh tahun sekali, yang sebelumnya telah dicanangkan Presiden di tanggal 15 Mei 2020.
Bupati Eka Putra membahkan sensus pertanian 2023 dianggap strategis karena melibatkan hajat hidup masyarakat banyak.
Menurutnya, sektor pertanian memberikan kontribusi pada perekonomian nasional, yang mampu menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.
“Sensus pertanian ini langkah strategis, melibatkan hajat orang banyak. Karena, data BPS menunjukkan lebih kurang empat puluh juta penduduk Indonesia bergerak di sektor pertanian,” ujar Bupati Eka Putra.
Bupati Eka Putra juga mengatakan sensus pertanian mencakup subsektor tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian yang hasilnya dapat menjadi tolak ukur statistik pertanian saat ini.
“Melalui sensus pertanian, data pertanian di Tanah Datar dapat lebih jelas dan detail, sebagai bahan perencanaan serta evaluasi, sehingga pemerintah daerah bisa lebih jeli membuat berbagai kebijakan dalam pembangunan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mdtk)