Payakumbuh—Pertemuan Staf Ahli Kepala Daerah se-Sumatera Barat dengan mengusung tema “Pemilu Damai 2024” diadakan di Aula Ngalau Lt. 3 Balai Kota Payakumbuh, Jumat (17/11/2023).
Pertemuan tersebut dihadiri Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman, Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Staf Ahli Kepala Daerah se-Sumatera Barat, Kepala Kesbangpol dan Kepala Bagian Pemerintahan se-Sumatera Barat, jajaran pimpinan Pemko Payakumbuh, beserta tamu undangan lainnya.
kata Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman menyampaikan “Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, selamat datang kami ucapkan di Payakumbuh the City of Randang,”
Staf ahli kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik, amanah dan berkualitas.
“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi merupakan hal utama yang harus dilakukan seorang staf ahli, dengan demikian dapat menjalankan tugas dengan efektif,”.
pertemuan staf ahli kepala daerah se-Sumatera Barat ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi staf ahli dalam merumuskan kebijakan strategis melalui berbagai program dan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Terlebih menjelang pemilu 2024 mendatang, sesuai pemaparan Mendagri pada zoom meeting PJ KDH yang baru saja kami ikuti, situasi pra pemilu ini sudah mulai panas. Panas itu biasa, hanya saja kita mesti pandai mengontrol dan mengendalikannya,”
Pertemuan hari ini dapat menghasilkan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan rujukan dalam menyongsong dan mendukung efektifitas perhelatan demokrasi di tahun 2024.
Gubernur Sumatera Barat, melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Sumatera Barat Erinaldi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemko Payakumbuh yang telah bersedia menjadi tuan rumah pertemuan staf ahli se-Sumatera Barat tersebut.
“Mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita bisa saling bersilaturrahmi, meningkatkan koordinasi, serta menyamakan persepsi, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di wilayah kerja masing-masing,” (in syahril)
