Peneliti dari Universitas Bung Hatta Sosialisasikan Demokrasi Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Minangkabau

Peneliti dari Universitas Bung Hatta Sosialisasikan Demokrasi Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Minangkabau

Tanah Datar, – Ketua  LKAAM Tanah Datar Aresno Datuk Andomo membuka sosialisasi bertajuk “Meniti Jejak Batu Batikam: Eksplorasi Nilai Demokrasi Pancasila dari Kearifan Lokal”. Kegiatan ini diadakan untuk menggali nilai-nilai demokrasi Pancasila yang tercermin dalam filosofi dan praktik adat Minangkabau.

Penelitian terkait diselenggarakan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Wirnita Eska sebagai ketua sekaligus pemanfaat penelitian. Tim juga melibatkan Heri Effendi sebagai sekretariat, Dr. Hendrizal, M.Pd dan Dr. Erwinsyah Satria, M.Si., M.Pd sebagai perekayasa, Dr. Daswarman, S.T., M.Pd sebagai penganalisis data, Mogastra Rahmana Nursi, S.Pd., M.Pd.T untuk teknologi informatika, serta dua mahasiswa FKIP Universitas Bung Hatta, yaitu Vhuki Mahdasurya dan Axel Gusendra.

Hasil penelitian disosialisasikan oleh tiga narasumber utama. Ketua LKAAM Tanah Datar, Aresno Datuk Andomo, membawakan tema “Eksistensi Batu Batikam sebagai Representasi Demokrasi Pancasila dalam Kearifan Lokal Minangkabau di Era Modern”. Ia menekankan bahwa nilai-nilai adat Minangkabau seperti musyawarah, mufakat, dan kebersamaan telah lama menjadi tradisi masyarakat.

“Batu Batikam bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi memiliki makna filosofis sebagai simbol penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kebijaksanaan adat,” ujar Aresno

. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut masih relevan diterapkan dalam kehidupan modern untuk memperkuat praktik demokrasi yang berlandaskan persatuan dan kebersamaan.

Narasumber kedua, Dra. Puti Reno Revita, juga Pengurus Bundo Kanduang Kabupaten Tanah Datar, memaparkan tema “Batu Batikam dalam Sudut Pandang Sejarah: Dari Tradisi Minangkabau Masa Lalu hingga Relevansinya di Masa Kini”.

Ia menjelaskan bahwa Batu Batikam menandai berakhirnya konflik antara Datuk Ketumanggungan dari Lareh Koto Piliang dan Datuk Perpatih Nan Sabatang dari Lareh Bodi Chaniago, yang memilih jalan mufakat dalam membentuk sistem pemerintahan adat yang adil dan demokratis.

“Nilai sejarah Batu Batikam menjadi pelajaran penting agar generasi sekarang tetap menjunjung tinggi adat, musyawarah, dan semangat kebersamaan,” jelasnya.

Narasumber ketiga, Dr. Wirnita Eska, membawakan tema “Batu Batikam sebagai Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Pendidikan dari Kearifan Lokal Minangkabau”

. Ia menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan agar generasi muda memahami demokrasi secara praktis melalui musyawarah, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

“Melalui pendidikan berbasis budaya lokal, siswa tidak hanya memahami demokrasi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Dr. Wirnita.

Secara historis, Batu Batikam menjadi simbol perdamaian yang menandai penyelesaian konflik adat secara mufakat. Nilai musyawarah dan mufakat tercermin dalam pengambilan keputusan keluarga, pengangkatan penghulu, dan penyelesaian sengketa, sejalan dengan sila keempat Pancasila: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sosialisasi ini dihadiru berbagai kalangan, mulai pemangku adat, penghulu LKAAM, anggota KAN, Datuk Nagari, cadiak pandai, guru, dosen, alim ulama, malin, ulama, anggota Bundo Kanduang, hingga generasi muda.

Antusiasme peserta menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui kearifan lokal Minangkabau.

Tim peneliti dan peserta berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman generasi muda tentang filosofi Batu Batikam sebagai simbol demokrasi berbasis kearifan lokal, sekaligus menjaga dan melestarikan budaya Minangkabau. (Mdtk)