Menteri Dalam Negeri Resmikan 1300 Unit Huntara Dan 66 Unit Di Tanah Datar

Menteri Dalam Negeri Resmikan 1300 Unit Huntara Dan 66 Unit Di Tanah Datar

Tanah Datar —66  Unit Huntara di Dibangun di  Kabupaten Tanah Datar  dan selesai  dibangun sebanyak 62 unit dan  4 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan dengan progres sekitar 80 persen.

Hal itu disampaikan Bupati seusai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang juga Wakil Ketua Satgas, meresmikan 1.300 unit Hunian Sementara (Huntara) sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

Penyerahan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tanah Datar, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (5/2/2026) di Lapangan Bola Simarpinggang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan itu, turut diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom dari Kantor Camat Batipuh Selatan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., bersama Sekretaris Utama BNPB Dr. apt. Rustian, S.Si., M.Kes., Dir Samapta Polda Sumbar Kombes Pol Achmadi, S.I.K., serta undangan lainnya.

Menurut Bupati,  Saya mewakili seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden melalui BNPB atas bantuan yang diberikan. Saya juga mengimbau masyarakat untuk merawat hunian yang telah disediakan ini dengan baik,” ujarnya.

Bupati Eka Putra juga menambahkan bahwa Huntara tersebut telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti kompor, tempat tidur, rice cooker, listrik, serta air bersih.

Terkait bantuan stimulan ekonomi, bantuan perabotan, dan bantuan lauk pauk bagi warga yang tidak menghuni Huntara, Bupati Eka menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan bantuan tersebut sejak dua minggu lalu.

“Kami sudah mengusulkan, namun terdapat petunjuk teknis yang harus diikuti. Saat ini masih dalam proses dan menunggu pencairan, termasuk bantuan dari Kementerian Sosial. Yang terpenting, semua usulan sudah kami sampaikan dan kita tinggal menunggu sesuai juknis

Sebelumnya  Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda 52 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah menyebabkan sebanyak 88.930 rumah warga mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Selain itu, bencana juga merusak fasilitas umum, lahan pertanian, irigasi, jalan, dan jembatan, bahkan menimbulkan korban jiwa.

“Menghadapi kondisi ini, Bapak Presiden telah melakukan motivasi nasional dengan menggerakkan seluruh kekuatan negara, mulai dari Polri, TNI, BNPB, Basarnas, hingga seluruh kementerian untuk turun langsung ke daerah-daerah terdampak,” ujar Tito.

Ia menambahkan, berkat kerja keras seluruh elemen selama dua bulan terakhir, dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 27 daerah telah kembali normal, 15 daerah mendekati normal, dan 10 daerah masih memerlukan atensi khusus, termasuk Kabupaten Agam dan Padang Pariaman di Sumatera Barat.

Mendagri juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui BNPB akan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Bagi korban yang tidak menempati Huntara, akan diberikan bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta, bantuan stimulan ekonomi Rp3 juta, serta bantuan lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk tim kecil guna melakukan verifikasi data di lapangan agar data benar-benar riil. Jika ada daerah yang tidak menyampaikan data, maka akan kami tinggalkan. Konsekuensinya jelas, kami anggap daerah tersebut mampu menangani sendiri, (rel/mdtk)