TANAH DATAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dengan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal bagi paralegal nagari di Kabupaten Tanah Datar dan paralegal kelurahan di Kota Padang Panjang.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Syamsuriul, S.H., selaku Ketua Tim Keparegalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, melalui pertemuan daring menggunakan aplikasi Zoom Rabu (11/11)
Kementerian Hukum Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada LBH Fiat Justitia Batusangkar atas inisiatif dan komitmennya menyelenggarakan Diklat Paralegal.
Pasalnya, LBH Fiat Justitia Batusangkar menjadi LBH pertama yang mengadakan Diklat Paralegal dari 16 LBH yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum di Sumatera Barat.
Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghargaan atas langkah nyata LBH Fiat Justitia Batusangkar dalam mendorong peningkatan kapasitas paralegal serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat nagari dan kelurahan.
Syamsuriul, S.H. menegaskan pentingnya keberadaan paralegal di tingkat nagari dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, paralegal diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dengan layanan bantuan hukum, terutama dalam memberikan informasi hukum, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi warga, serta membantu mengarahkan masyarakat untuk memperoleh layanan bantuan hukum sesuai kebutuhan.
Keberadaan paralegal di nagari dan kelurahan dinilai strategis karena mereka berada dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial serta berbagai persoalan yang berkembang di lingkungannya. Oleh karena itu, paralegal perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai agar dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua LBH Fiat Justitia Batusangkar, Yonefit Al Basri, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM serta pemerintah daerah, khususnya Bupati Tanah Datar dan Wali Kota Padang Panjang, yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam proses pengurusan paralegal di nagari dan kelurahan masing-masing.
Menurut Yonefit, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendorong hadirnya paralegal yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membantu masyarakat di tingkat paling bawah.
“Atas nama LBH Fiat Justitia Batusangkar, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Bupati Tanah Datar, serta Wali Kota Padang Panjang yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam pengurusan paralegal di nagari dan kelurahan. Kami berharap dukungan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat,” ungkap Yonefit.
Ia berharap sinergi antara Kementerian Hukum, pemerintah kabupaten dan kota, serta organisasi bantuan hukum dapat terus diperkuat sehingga keberadaan paralegal tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Panitia Diklat, Desneri, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal tersebut dilaksanakan selama tiga hari dan diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari unsur nagari di Kabupaten Tanah Datar dan kelurahan di Kota Padang Panjang.
Menurut Desneri, pelaksanaan Diklat ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta agar mampu menjalankan fungsi paralegal di lingkungan masing-masing serta membantu masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan hukum.
Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber yang berasal dari Kementerian Hukum serta kalangan advokat LBH Fiat Justitia Batusangkar. Narasumber dari LBH Fiat Justitia Batusangkar terdiri dari Ketua LBH Yonefit Al Basri, Desneri, S.H., Lora Juita, Mustafa Akmal, S.H., M.H., Rahmat prima putra, SH dan Agit Hardistirta Yuris,SH.,MH dan Mainofri,SH MH dari kanwil hukum prov sumatera barat
Materi yang diberikan meliputi dasar-dasar hukum, tugas dan fungsi paralegal, teknik komunikasi, identifikasi permasalahan hukum, pendampingan masyarakat, serta mekanisme rujukan kepada pemberi bantuan hukum dan lembaga terkait. (Mdtk)