Jakarta, Kota Payakumbuh kembali terima penghargaan Dana Insentif Fiskal tahun berjalan tahun 2024 kategori Percepatan Penurunan Stunting senilai Rp. 5.587.195.000.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
“Alhamdulillah, Kota Payakumbuh kembali mendapat penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan TA 2024 kategori Penurunan Stunting,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno setelah menerima penghargaan.
“Kami atas nama Pemko Payakumbuh mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terkait, Tim Percepatan Penurunan Stunting, OPD, para kader kesehatan, para penyuluh PLKB, para pendamping, serta masyarakat Kota Payakumbuh yang senantiasa mendukung upaya ini,”
Suprayitno berharap, pencapaian ini menjadi motivasi bagi Pemko Payakumbuh untuk terus melakukan berbagai inovasi bersama seluruh elemen masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Wapres Bapak K.H Ma’ruf Amin, Pemko berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan Payakumbuh zero stunting,”
Untuk diketahui, Rakornas Tahun 2024 yang bertemakan “Pemantapan Upaya Penuntasan dan Keberlanjutan Pencegahan dan Penanganan Stunting” tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 4-5 September 2024.
Apresiasi berupa pemberian dana insentif fiskal tahun berjalan tahun 2024 kategori percepatan penurunan stunting diberikan kepada 130 pemerintah daerah, yang terdiri atas 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.
Dalam arahannya, Wapres RI menyampaikan hasil yang telah dicapai merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif semua unsur yang terlibat.
“Untuk keberlanjutan program stunting ini, pertama, kita harus menjadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan,” pesannya.
Ia menyebut, penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala.
“Kedua, perkuat koordinasi lintas sektor di pusat dan daerah melalui pembagian peran yang jelas. Besarnya skala program menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting,” sambungnya.
Ketiga, diseminasikan pemahaman tentang stunting yang benar kepada masyarakat. Pemahaman yang benar adalah titik awal untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran (in syahril)
