Tanahdatar—- Bupati Tanah Datar eka Putra buat Inovasi lewat program Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto
Program Pelayanan publik tanahdatar diujung jari tersebut di launching langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian dan dihadiri pemuka masyarakat Padang Panjang dan Tanah Datar H. Arnis Saleh Dt. Malano Basa Nan Jabang, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala OPD, Camat, Walinagari Paninjauan IC Dt Batuah Nan Kuniang dan walinagari se-Kabupaten Tanah Datar dan sebagian peserta mengikuti kegiatan secara zoom meeting di 75 nagar i dan 14 kecamatan se-Tanah Datar.
Bupati Tanahdatar Eka Putra dalam sambutannya menyatakan, pelayanan publik merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Eka menyebut, di bawah kepemimpinannya bersama Wabup Richi, perbaikan dan pembenahan format dan pola pelayanan publik akan menjadi perhatian serius, sehingga akan dapat memberi manfaat, kemudahan, dan kenyamanan masyarakat.
Peningkatan pelayanan publik itu, imbuhnya, merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efesien, sebagaimana termaktub dalam Misi Kabupaten Tanah Datar 2021-2026.
Untuk mewujudkan misi itu, sebutnya, ditetapkan dalam bentuk sepuluh program unggulan yang menjadi prioritas. Pada poin keempat, menurut bupati, disebutkan program prioritas itu adalah peningkatan pelayanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten.
‘’Pada era baru ini, paradigma pelayanan publik yang diberikan Pemkab Tanah Datar sudah mulai bergeser, bila dulu masyarakat harus hadir ke lokasi pelayanan, mengantri, berpindah dari satu kantor ke kantor lain, memakan waktu lama dan banyak biaya, maka dengan Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari semua urusan bisa selesai cepat, dan cukup dari rumah saja,’’ sebut bupati.
Inovasi ini, sebut Eka, merupakan program yang didesain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk tahap awal, ujarnya, layanan yang diberikan terkait dengan administrasi kependudukan aplikasi OASE, perizinan melalui OSS, dan hotline kesehatan.
Dalam pelayanan bidang kesehatan sebagai bentuk quick respon dari jajaran, terang Eka, Dinas Kesehatan maka sekarang masyarakat sudah dapat mengakses hotline yang disediakan di seluruh puskesmas, setelah itu petugas akan mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayanan, tentunya dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
Untuk mempermantap pelaksanaan program Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari itu, bupati mengatakan, pemerintah daerah secara bertahap akan mengupayakan seluruh nagari terjangkau jaringan internet.
Kepada petugas, bupati meminta, agar memberikan pelayanan maksimal dan sebaik-baiknya, melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik secama petugas, dan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga bila ada permasalahan di lapangan dapat dibenahi dengan segera.
Kabag Organisasi Setdakab Tanah Datar selaku Ketua Panitia Kegiatan; Adriyanti Rustam menjelaskan, inovasi pelayanan publik pada bidang kependudukan, perizinan, dan layanan kesehatan itu merupakan bukti keseriusan Pemkab Tanah Datar dalam meningkatkan layanan publik, sekaligus mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
Dengan pelayanan publik Tanah Datar di ujung jari ini, ujarnya, masyarakat tak perlu lagi datang ke Batusangkar yang akan menghabiskan waktu dan biaya, mereka cukup menyelesaikan urusan dari rumah saja, atau paling jauh sampai ke kantor walinagari. Semua urusan, sebutnya, dijamin akan segera selesai, asal persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan lengkap.
Menurutnya, dengan menggunakan ujung jari dan telepon pintarnya, masyarakat sudah bisa mendapatkan dokumen yang mereka perlukan, sehingga tidak ada lagi warga yang tak terjangkau pelayanan cepat tersebut. Kalau kini baru urusan dokumen kependudukan, perizinan skala usaha perseorangan, dan layanan puskesmas, maka dalam pengembangannya nanti, Pemkab Tanah Datar juga akan memasukan banyak hal dalam pelayanan publik di ujung jari tersebut, seperti rumah sakit, kecamatan, pelayanan pajak, retribusi daerah, dan pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan daerah. (Mdtk)
