Tanahdatar, —Belum dibukanya lapangan Cindua Mato untuk umum, karena kegiatan pembangunan dilaksanakan Balai Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat, dengan salah satu syarat bahwa lapangan yang dibangun asetnya harus diserahkan terlebih dahulu ke Balai Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat
Sedangkan, kabupaten Tanah Datar hanya sebagai penerima manfaat ujar Eka putra tehadap pemandangan umum fraksi DPRD oleh Bupati Eka Putra didampingi Wakil Bupati Richi Aprian kepada Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Sekwan Yuhardi, disaksikan Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD dan undangan lainnya. Di ruang Rapat DPRD Tanah Data
Untuk. Pengerjaan taman kota lapangan Cindua Mato belum berakhir. Namun, terjadi pemutusan kontrak dengan pelaksana pekerjaan. Saat ini, sedang dilakukan verifikasi oleh BPKP tentang hasil pekerjaan tahun 2021, dan kelanjutan pembangunannya, menunggu hasil verifikasi oleh BPKP,”
Kemudian sorotan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa pandemi Covid-19, dimana sektor ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa peningkatan realisasi PAD terjadi pada triwulan III dan IV tahun 2021 seiring dengan dicabutnya status PPKM level IV bagi kabupaten Tanah Datar serta menurunnya angka covid-19 sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemungutan PAD.
Sedangkan terkait pembatalan kabupaten Tanah Datar menjadi tuan rumah di ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) tahun 2023. “Berbagai faktor penanguhan Tanah Datar sebagai tuan rumah di pergelaran Porprov 2023, yakni belum tersedianya sarana dan prasarana seperti kolam renang, panjat tebing, lapangan basket indoor. Faktor lainnya, tidak cukup waktu melakukan rehab sedang dan berat untuk pembangunannya. Selain, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk rehab sedang maupun berat
Bupati juga menyampaikan Terima kasih kepada Semua fraksi DPRD Tanah Datar yang mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Tanah Datar yang telah berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari BPK perwakilan Sumatera Barat.
“Terima kasih atas apresiasinya, karena pemerintah daerah dapat mempertahankan opini WTP ke sebelas kalinya. WTP merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID) disamping faktor keberhasilan kinerja lainnya,” (Mdtk)
