Bukittinggi – Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, sediaka, lahan Miliki Lahan 2.5 Hektare Untuk Relokasi Warga untuk rencana penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah kabupaten Tanah Datar
Hal itu disampaikan Bupati waktu Rapat yang dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos, MM tersebut juga diikuti anggota Komisi VIII DPR RI Jon Kenedi Aziz, Kepala BMKG RI Dwi Korita Karnawati, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Pj. Walikota Padang Panjang, Deputi III Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan, Deputi IV Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Jarwansah dan jajaran terkait lainnya kamis malam
Diakui Bupati Saat ini sudah ada lahan Pemda seluas 2.5 hektare, dan ada juga tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 hektare. Namun untuk tanah milik provinsi tentu kita harus melalui persetujuan gubernur, kalau memang bisa dipakai itu berarti sudah ada lahan seluas 5 hektare,” ujarnya.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menghadapi bencana yang telah terjadi.
Bupati Eka juga menyampaikan update terbaru terkait korban jiwa akibat bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu.
“Sampai tadi siang, tercatat bahwa korban meninggal di kabupaten Tanah Datar menjadi 29 orang dan 3 orang belum teridentifikasi. Penambahan jumlah korban ini karena dari hasil pencarian telah ditemukan korban di dua titik lokasi, yaitu di kecamatan Tanjung Emas dan di kabupaten Sijunjung,”
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos, MM mengakui Terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang meminta agar warga yang akan direlokasi dari bantaran sungai betul-betul didata dan untuk relokasi pemerintah daerah harus menyiapkan lahan yang aman.
“Tolong betul-betul didata mana warga yang harus kita relokasi, pemerintah daerah harus segera menyiapkan lahannya. Jadi rumah warga yang berada di bantaran sungai harus kita kunci untuk di relokasi dan untuk selanjutnya dilarang untuk mendirikan bangunan di lokasi itu.
Letjen TNI Suharyanto berharap dari hasil rapat lanjutan ini nantinya sudah bisa langsung dilaksanakan di lapangan, sehingga penanganannya cepat.
Kepala BMKG RI Dwi Korita Karnawati menyampaikan ke depan untuk mengurangi resiko banjir bandang terulang kembali, harus dibangun cekdam pada aliran sungai. Ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan dan volume air, sehingga akibatnya tidak fatal seperti banjir bandang kemarin.
Selain itu, Dwi Korita juga meminta agar pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini bencana banjir bandang, yang tujuannya untuk mendeteksi volume air di hulu sungai.(mdtk)
