Jakarta,—Bupati Tanah Datar Eka Putra Terima Penghargaan Dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani karena 10 kali berturut-turut terima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,
Penghargaan itu diterima Bupati Tanah Datar dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta kamis (22/9)
Ikut mendampingi Bupati Asisten Administrasi Umum Helfi Rahmi Harun, Kepala Badan Keuangan Daerah Darfizal, Inspektur Desi Rima, Sekretaris BKD Wina Martayeni, Kabid Pengelolaan Aset Jammi Saputra dan Kabit Akuntansi Fitria.
Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
“Alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani, dan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mampu menpertahankan pelaporan keuangan sehingga kita WTP 10 kali berturut-turut dan mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan,” ujar Eka
Pemerintah daerah akan terus berupaya menpertahankan WTP dan berharap kerjasama OPD untuk mendukung ini, walau berat namun itulah upaya pemerintah daerah agar selalu tertib dalam pelaporan keuangan.
“Sekarang ini kita sudah yang ke 11 kali menerima opini WTP, bagaimana ini kedepan terus berlanjut untuk seterusnya, Ibu Sri Mulyani berpesan, selamat untuk Kabupaten Tanah Datar, pertahankan dan jangan berpuas diri dulu,” ucapnya sembari menyampaikan pesan Menteri Keuangan.
Bupati Eka Putra juga sampaikan rasa bangga bisa menerima langsung penghargaan tersebut, karena di Sumatera Barat hanya satu dari 19 kabupaten dan kota dan di Indonesia hanya 38 kabupaten yang langsung diundang menerima penghargaan selain kota.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rakor yang bertemakan, “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota atas pencapaian WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut.
“Rakernas ini juga bertujuan memberikan apresiasi atas capaian WTP, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” ucapnya.
Sri Mulyani menyebutkan pencapaian WTP tersebut tidak semata-mata dari hasil audit BPK saja, namun bagaimana APBN dan APBD itu bermanfaat instrumen keuangan pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.
“Tahun ini kita mencatat banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat WTP, kalau untuk daerah 92,25 persen naik dari tahun sebelumnya 89,7 persen atau 500 pemerintah daerah mendapat WTP, sementara untuk pusat 83 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang mendapatkan WTP,“ (Mdtk)