Jakarta,—Bupati Tanah Datar Eka Putra mengakui selama kurun waktu tahun 2021 sampai 2022 telah berhasil menjadikan Tanah Datar menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinannya terendah diantara kabupaten lainnya di Sumatera Barat dengan persentase 4,44%, sedangkan provinsi berada di angka 6,04
Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM didampingi Wakil Bupati Richi Aprian, SH, MH selaku Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tanah Datar menyebutkan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2022, yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah
Rakor tersebut juga dihadiri Wagub Audi Joinlady, juga dihadiri oleh Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota se Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala Bappeda/Baperlitbang se Sumatera Barat dan undangan lainnya. di Hotel Balairung Jakarta Timur,
Terkait dengan target 0% terhadap kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dikatakan Bupati Eka Putra saat ini Tanah Datar berada di angka 0,18% dan ditargetkan pada tahun 2023 Tanah Datar sudah bebas dari kemiskinan ekstrem atau sudah 0%.
Tanah Datar dengan programnya bajak gratis, makan rendang dan bantuan kepada UMKM tentunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga kemiskinan ekstrem bisa ditarget tahun depan sudah tidak ada lagi di Tanah Datar.
“Itukan data dari BPS, alhamdulillah Saya senang sekali tadi kita di tingkat kabupaten se Sumatera Barat berada di nomor satu dengan persentase 4,44% diatas provinsi. Kalau kita lihat data tadi bahkan ada kabupaten yang tingkat kemiskinannya mencapai 14% lebih.
Ini bisa kita capai tentu berkat kekompakan antara Bupati, Wakil Bupati serta seluruh OPD yang secara bersama-sama dengan kerja keras dan kerja ikhlas untuk menjalankan program guna menekan angka kemiskinan di kabupaten Tanah Datar,”
“Kita mampu bangkit dan berhasil meningkatkan produksi cabe merah, beras, bawang merah, tomat dan juga telur yang merupakan penyumbang utama terjadinya inflasi,”
Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penanggulangan kemiskinan telah melakukan pertemuan lebih 10 kali.” Yang paling penting kita harus paham apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan, data yang ada juga harus sama antara Dinas Sosial dengan yang lainnya, kalau belum sama berarti ada kesalahan dan harus diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan kepada masyarakat,” ujar Wabup Richi.
Dalam program pengentasan kemiskinan dari OPD juga harus jelas siapa yang dibantu, yang mana penduduk miskin, rawan miskin dan yang miskin ekstrem. “Artinya kita harus memahami definisi kemiskinan dan data warga miskin,”
Wabup juga menyampaikan perlunya meningkatkan program-program yang pro rakyat seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Datar serta tim yang dibangun juga harus kompak agar tujuan bisa dicapai bersama-sama
sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi dalam laporannya menyampaikan rakor ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, serta mendukung program prioritas pembangunan nasional untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024 menjadi 0% dan meningkatkan koordinasi integrasi, sinergitas dan sinkronisasi antara TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.
Rakor juga menghadirkan narasumber diantaranya Gubernur Sumbar Mahyeldi, Direktur SUPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sekretaris Eksekutif TNP2K.
Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir pada rakor tersebut untuk mengoptimalkan potensi masyarakat baik yang di ranah maupun di rantau.
“Selama lebih sepuluh tahun ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56% kondisi September 2013 menjadi 5,92% pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54%,” ujar Gubernur.
Persoalan kemiskinan menurut Mahyeldi, bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
“Kalau kita cermati data BPS pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 11 (sebelas) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 5,92 %), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Pasaman Barat, namun seluruh Kota (7 Kota) dan 1 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman dan Kab. Tanah Datar,”
Gubernur Mahyeldi juga mengapreasiasi Kota Sawahlunto, karena ternyata capaian tingkat kemiskinan terendah secara nasional berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,38%. “Ini perlu menjadi tempat pembelajaran bagi kita bersama terhadap kunci sukses dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dan dampak dari keberhasilan penurunan ini juga kita lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat,” sampai Mahyeldi.
Sementara itu sampai Mahyeldi, capaian tingkat kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84%. Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti Gubernur sudah menginstruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kab. Kepulauan Mentawai dengan harapan Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat.
Kemudian kondisi capaian tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dari sebesar 5,55% ditahun 2018 (kondisi bulan Februari) menjadi 6,17% pada tahun 2022 (kondisi bulan Februari) sehingga rata-rata kenaikan dari tahun ke tahun sekitar 0,15%. Kondisi ini berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, yang jika dibiarkan akan menyebabkan masalah ekonomi dan masalah sosial yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.
“Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program/kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota.(mdtk)
