Padang, – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M. dan Ketua DPRD Anton Yondra tanda tangani Komitmen bersama untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan itu juga dihadiri Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akmad Wiyagus, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BPKP Setya Nugraha dan tamu undangan lainnya.
L Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menandatangani komitmen bersama terkait perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, penyaluran bantuan sosial dan bantuan keuangan, hingga pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah daerah.
Komitmen bersama tersebut, menekankan pentingnya penguatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga pengawasan lainnya.
Selain itu, seluruh Pemerintah Daerah se Sumatera Barat didorong untuk memperkuat sistem peringatan dini melalui pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kompetensi aparatur, memanfaatkan teknologi, serta melakukan langkah korektif apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pengelolaan anggaran daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen bersama ini menjadi langkah penting dalam membangun pemerintahan daerah yang berintegritas, mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan. (Mdtk)
