Jaringan Narkoba di Tanah Datar Kian Mengkhawatirkan, Bupati Minta Dukungan Serius BNN

Jaringan Narkoba di Tanah Datar Kian Mengkhawatirkan, Bupati Minta Dukungan Serius BNN

Tanahdatar,Bupati Tanah Datar  Eka Putra  lakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat Toton Rasyid untuk mendukung pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Tanah Datar, Jumat (20/11/2026), di Gedung Indojolito, Batusangkar.

Kegiatan tersebut  dihadiri Kabag Umum BNNP Ilham, Humas dan Protokol BNNP Lusiana Sari Handayani, perwakilan BNNK Payakumbuh S. Valentino, Kasubbag Umum BNN Kota Payakumbuh Irwandi, Kasat Narkoba Polres Tanah Datar, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Bupati Tanah Datar Eka Putra mengungkapkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya semakin mengkhawatirkan. Bahkan, jaringan peredaran barang haram tersebut dinilai semakin kuat dan telah berkembang hingga lintas daerah. Kondisi ini membutuhkan penanganan serius melalui sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Eka Putra mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menekan peredaran narkoba, termasuk patroli dan penyisiran di sejumlah wilayah perbatasan. Namun, upaya tersebut tidak mudah karena jaringan yang dihadapi dinilai sudah cukup kuat, bahkan diduga memiliki persenjataan.

“Saya pernah turun langsung dan membentuk tim untuk melakukan penyisiran di wilayah perbatasan. Namun, persoalan ini tidak sederhana. Jaringan yang kita hadapi sudah kuat, bahkan ada yang menggunakan senjata api. Karena itu, diperlukan dukungan dan kekuatan yang lebih besar untuk memberantasnya,” ungkap Eka.

Menurutnya, persoalan narkoba di Tanah Datar telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Ancaman tersebut juga semakin mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi mulai merambah lingkungan pendidikan dan generasi muda.

Karena itu, ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat sejak dini, terutama melalui edukasi di lingkungan sekolah. Selain itu, pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan juga menjadi bagian penting dalam membentengi generasi muda dari pengaruh narkotika.

Salah satu upaya yang telah dikembangkan Pemkab Tanah Datar adalah Program Satu Rumah Satu Hafiz. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap lahir generasi muda yang memiliki karakter dan landasan agama kuat. Hingga saat ini, sekitar 22 ribu anak di Tanah Datar telah menjadi penghafal Al-Qur’an, minimal satu juz.

Eka Putra juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tanah Datar sebelumnya telah menjajaki pembangunan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Bahkan, pemerintah daerah sempat menyiapkan lahan sekitar 200 hektare di kawasan Sabu untuk kemungkinan pengembangan pusat rehabilitasi. Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena berbagai kendala.

Menurutnya, hingga saat ini Tanah Datar belum memiliki fasilitas rehabilitasi narkoba, sementara kebutuhan terhadap layanan tersebut semakin mendesak. Ia juga mengungkapkan adanya informasi pengungkapan kasus narkoba di wilayah Bakauheni dan Kalianda, Lampung, yang diduga berasal dari kawasan Lintau.

“Kita mendapat informasi barang yang ditangkap di Lampung berasal dari Lintau. Ini tentu sangat memprihatinkan. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan lagi sekadar pengguna, tetapi sudah menyangkut jaringan peredaran yang lebih luas,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Eka Putra berharap pembentukan ULT P4GN di Tanah Datar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diikuti langkah konkret dalam memperkuat pemberantasan jaringan narkoba sekaligus memberikan pelayanan rehabilitasi kepada masyarakat.

“Kami siap mendukung. Personel akan kami siapkan, fasilitas akan kita upayakan, dan dari sisi anggaran tentu akan kita dukung sesuai kemampuan daerah. Namun, kami berharap BNN juga memberikan dukungan nyata, termasuk penguatan personel dan langkah pemberantasan jaringan narkoba di Tanah Datar,” ujarnya.

Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat Toton Rasyid menyampaikan bahwa pembentukan ULT merupakan salah satu inovasi BNN untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran unit tersebut juga diharapkan menjadi cikal bakal pembentukan BNN Kabupaten Tanah Datar.

Ia menjelaskan, dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, saat ini baru empat daerah yang memiliki BNN Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Toton juga mengungkapkan bahwa persoalan narkoba di Sumatera Barat membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan survei prevalensi BNN tahun 2019, tercatat sekitar 63 ribu jiwa masyarakat Sumatera Barat telah terpapar narkoba, dari jumlah penduduk saat itu sekitar 5,4 juta jiwa.

Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa mencatat angka prevalensi sekitar 195 ribu orang. Data tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa ancaman narkoba di Sumatera Barat tidak bisa dianggap ringan dan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Ia menegaskan, penanganan narkoba harus dilakukan secara simultan melalui penguatan pencegahan di hulu dan pelayanan rehabilitasi di hilir. Artinya, upaya pemberantasan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap jaringan peredaran, tetapi juga harus memastikan masyarakat yang telah terpapar mendapatkan pendampingan dan pemulihan.

“Selama ini kita harus kuat di hulu dan secara simultan juga harus kuat di hilir. Di hulu kita memperkuat pencegahan, sementara di hilir kita harus memberikan pelayanan kepada para pecandu melalui rehabilitasi,” ujarnya.

Dalam upaya pencegahan, Toton mendorong agar edukasi mengenai bahaya narkoba diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini hingga jenjang sekolah menengah atas. BNN, katanya, telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung penyisipan materi bahaya narkotika dalam pembelajaran.

Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memasukkan materi terkait narkoba dalam kurikulum muatan lokal Keminangkabauan. Ke depan, edukasi tersebut diharapkan dapat diperluas melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Jasmani, serta Bimbingan Konseling (BK).

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pola peredaran narkoba semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital. Transaksi bahkan dapat dilakukan melalui media sosial, kemudian barang dikirim langsung kepada pembeli. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum sehingga membutuhkan penguatan koordinasi dan pengawasan bersama.

Toton mengapresiasi komitmen Bupati Tanah Datar dalam mendorong pembentukan ULT P4GN. Menurutnya, dukungan kepala daerah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan BNN, terlebih pemberantasan narkoba merupakan salah satu agenda penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Terkait pelayanan rehabilitasi, ia mengusulkan agar pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk menyediakan ruang perawatan bagi pengguna narkoba dengan kondisi sedang hingga berat. Sementara itu, pengguna dengan kondisi ringan dapat diarahkan mengikuti rehabilitasi rawat jalan melalui layanan BNN.

“Bagaimanapun kondisinya, masyarakat yang sudah terpapar narkoba harus tetap kita layani. Jika tidak ditangani, mereka justru berpotensi menjadi pasar bagi peredaran narkoba. Karena itu, kita harus hadir memberikan pelayanan sekaligus memperkuat pencegahan,” tegasnya.(Mdtk)