Tanah Datar – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tanah Datar melalui juru bicaranya Nurzal menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyusunan Rancangan APBD 2026 yang dinilai sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi sesuai Pasal 23 UUD 1945 dan berbagai regulasi keuangan negara.
Fraksi menegaskan, penyusunan APBD harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan agar benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS menyoroti agar kebijakan anggaran 2026 lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi rakyat, terutama di bidang pendidikan, infrastruktur dasar, pertanian, dan kesehatan
Fraksi meminta penjelasan rinci terkait jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan yang akan diperbaiki, panjang jalan kabupaten yang akan ditingkatkan, serta alokasi anggaran untuk program bajak gratis bagi petani dan Program Makan Rendang.
Di sektor sosial, Fraksi PKS meminta kejelasan besaran anggaran untuk kegiatan adat, agama, dan pembinaan karakter masyarakat, sejalan dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Fraksi menekankan agar kegiatan tersebut tidak sekadar seremonial, tetapi menyentuh penguatan nilai keagamaan dan sosial masyarakat.
Selain itu, PKS menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi dan evaluasi kinerja ASN. Nurzal menanyakan apakah pemerintah daerah telah melakukan capability review terhadap OPD dan ASN untuk menilai efektivitas organisasi serta potensi penggabungan dinas yang memiliki fungsi serupa.
Fraksi juga meminta kejelasan apakah Pemda telah melakukan analisis dampak anggaran (impact analysis) agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendorong percepatan realisasi anggaran guna meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.
Dalam hal pendapatan daerah, Fraksi PKS mendorong Pemda lebih inovatif menggali sumber PAD baru tanpa membebani masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan sektor ekonomi kreatif. Fraksi juga menekankan pentingnya sinergi dengan program strategis nasional serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan untuk membuka lapangan kerja baru.
PKS menegaskan agar seluruh kegiatan daerah yang bersifat sosial, budaya, dan keagamaan seperti Festival Istano Pagaruyung, MTQ, Paskibraka, dan kegiatan PKK sepenuhnya dibiayai oleh APBD, bukan dibebankan kepada masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan ditentukan oleh besarnya angka anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat Tanah Datar,” ujar Nurzal.(mdtk)
