Tanahdatar, Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Minta kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi di SMP 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin agar proses belajar mengajar berjalan
Pandangan Delapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar disampaikan dalam Rapat Paripurna pandangan terhadap Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt. Bungsu dan Wakil Ketua Saidani, serta dihadiri 23 dari 35 anggota DPRD,turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, dan undangan lainnya diruang Sidang Utama DPRD Tanah Datar rabu (8/11)
Fandangan Fraksi Tersebut dimulai dari PAN jubir Jasmadi, Fraksi PPP Zulhadi, fraksi Demokrat Syafri, Fraksi Gerindra Afrizal, Fraksi Perjuangan Golkar Dedi Irawan, Fraksi PKS Nursal, Fraksi Hanura Wadrawati dan Fraksi Nasdem Adrijinil Simabura.
Sebelumnya Jubir Fraksi PAN melalui jubir Jasmadi dalam pandangan Fraksi mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk mengesekusi secepatnya permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat secepatnya Khususnya dalam mendukung program unggulan daerah agar kedepannya lebih baik lagi untuk di terapkan di APBD 2024.
Maraknya kegiatan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat, untuk itu diharapkan penerapan program unggulan makan rendang lebih di maksimalkan lagi kedepannya.
kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan ASN untuk berlaku netral dalam menghadapi pileg, pilpres dan pilkada.
Jubir Fraksi PPP Zulhadi mempertanyakan berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023.
Kemudian mempertanyakan apa program yang disiapkan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian masyarakat pada APBD 2024 mendatang.
Selanjutnya beberapa fraksi lainnya umumnya mempertanyakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.
Juga minta Pemda Tanah Datar menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan bagaimana langkah kongkrit untuk meningkatkan PAD ke depan,” sampai Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Dedi Irawan.
Selanjutnya , diserahkan pandangan fraksi DPRD kepada Pemerintah Daerah yang diserahkan pimpinan rapat Anton Yondra kepada Wabup Richi Aprian. Rapat Paripurna terkait Ranperda ini akan dilanjutkan Jum’at (10/11/202) mendatang. (Mdtk)
