Tanah Datar,—Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian hadiri Forum Konsolidasi Nasional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 secara virtual melalui zoom meeting di Aula Bappeda Litbang
Rapat Forum Konsilidasi itu dibuka Sekretaris Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Andi Dirgantara Bersama Kepala Bapedda Litbang Alfian Jamra, Kepala Dinas Sosial PPPA Afrizon, dan juga Pimpinan OPD terkait.
Sekretaris Menko PMK RI Andi Dirgantara minta perbaikan data menyusun registrasi sosial ekonomi pada tahun 2024,
Pemerintah menargetkan 0 persen kemiskinan ekstrim. Oleh karenanya dibutuhkan validasi data penduduk miskin ekstrem mencakup nama dan lokasi melalui strategi pengentasan kemiskinan 3T (Terkonsolidasi, Terintegrasi, dan Tepat Sasaran).
“Sesuai instruksi Presiden, bagaimana kita melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Realisasinya sangat tergantung dari data yang valid dulu. Berapa anggota keluarga, yang masih sekolah, yan sudah lulus dan kerja. Lalu bagaimana potensi unggulan di daerah,” tuturnya dengan nada optimis.
Deputi Bidang PMK Nunung Nuryantono selaku Ketua Pelaksana menyampaikan kegiatan rapat forum konsolidasi nasional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2023-2024 dilaksanakan untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dari pusat sampai ke daerah.
Ditambahkannya, melalui tema “Kerja Bersama Hapus Kemiskinan Ekstrem” harapannya tentu dapat memiliki berbagai amunisi yang sangat cukup dan memadai sebagai upaya kecepatan pembangunan kemiskinan ekstrem, sehingga upaya pementasan ini betul-betul dapat berjalan secara efektif yang telah menjadi sasaran berbagai program yang dilaksanakan.
Wakil Bupati Richi Aprian mengharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan lagi koordinasi dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai instruksi Presiden pada tahun 2024 menjadi 0 persen.
“Kepada seluruh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Tanah Datar, diharapkan untuk selalu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai instruksi Presiden pada tahun 2024 berada di 0 persen melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan,”
Wabup Richi juga mengajak kepada semua pihak yang terkait untuk bersama-sama menyampaikan data yang sebenarnya, dimana keakuratan data akan dijadikan sebagai acuan dalam proyeksi pembangunan nasional, khususnya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Data yang akurat bertujuan untuk memotret kondisi sosial ekonomi di masyarakat agar pembangunan lebih fokus khususnya percepatan penanganan atau penanggulangan kemiskinan ekstrem,” pesan Wabup Richi. (mdtk)
